Dasar Pembentukan PPID.

Peraturan yang mendasari Pembentukan PPID:

• PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH
• UNDANG-UNDANG RI NO. 14 /2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
• PERATURAN PEMERINTAH RI NO. 61 /2010 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO 14 /2008
• PERATURAN KOMISI INFORMASI NO. 1 / 2010 TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK
• PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 2 /2010 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
• PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NO. 10 / 2010 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

• KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR: 188/144/KEP/429.011/2017 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN BANYUWANGI
• SURAT KEPUTUSAN BUPATI NOMOR : 199/511/KEP/429.011/2012 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI KABUPATEN BANYUWANGI
• PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 19 THN 2012 TANGGAL 25 JUNI 2012 Tentang PEDOMAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
• KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 188/279/KEP/429.011/2013 TANGGAL 5 APRIL 2013 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI KABUPATEN BANYUWANGI